TIMIKA, TelukPapua.Com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah menduga kuat bahwa konflik bersenjata yang berkepanjangan di Tanah Papua tidak terjadi secara organik, melainkan ada dalam pusaran kepentingan elit Jakarta.
Karena itu, YLBH Papua Tengah secara tegas mendesak pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, untuk menghentikan pendekatan militeristik dan segera membuka ruang dialog yang bermartabat guna menyelesaikan konflik bersenjata di Tanah Papua.
Demikian ditegaskan Yosep Temorubun, S.H selaku Direktur YLBH Papua Tengah kepada jurnalis TelukPapua.com, pada Rabu, 11 Februari 2026.
Desakan YLBH Papua Tengah ini menyusul insiden penembakan yang terjadi di dua tempat berbeda yakni di Mile Post 50, Jalan Utama menuju Kota Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah dan penembakan pesawat di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel-Provinsi Papua Selatan, pada Rabu 11 Februari 2026.
“Jika dilihat pemerintah pusat dengan sengaja membiarkan konflik bersenjata di Tanah Papua, tanpa ada etikad baik untuk menyelesaikan berbagai masalah di Papua,” kata Yosep.
Lebih lanjut kata Yosep, YLBH Papua Tengah menyampaikan dukacita yang mendalam atas para korban dari dua insiden penembakan tersebut.
“Insiden penembakan di Mile-50 Kabupaten Mimika dan Bandara Koroway Batu Kabupaten Boven Digoel merupakan tindakan yang tidak menusiawi, karena selain menelan korban jiwa juga menimbulkan instabilitas keamanan di Tanah Papua,” jelas Yosep.
Menurut Yosep, Tanah Papua dijadikan lahan bisnis oleh oknum elit Jakarta yang membiarkan konflik bersenjata yang terus terjadi, sehingga dapat menelan korban jiwa baik dari TNI-Polri, TPN OPM dan warga sipil.
“Persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai, namun diduga kuat bahwa tanah Papua adalah lahan subur untuk menjadikan daerah ini terus terjadi konflik bersenjata,” paparnya.
Yosep menegaskan, konflik bersenjata yang terjadi di Aceh berakhir dengan penandantanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2025 di Filandia.
Selanjutnya, konflik di Maluku berakhir dengan penandatanganan Piagam Malino II pada tanggal 13 Februari 2022 di Sulawesi Selatan, konflik Poso berakhir dengan Deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember 2001 di Sulawesi Selatan dan konflik Etnis di Kalimatan dengan nama Rekonsiliasi Adat berakhir pada 28 Februari 2001.
“Wilayah dengan potensi konflik berdarah yang tragis telah berakhir dengan damai, dimana pemerintah pusat dengan serius menyelesaikannya. Tetapi kenapa di Tanah Papua dibiarkan tanpa ada dialog Jakarta-Papua. Bahkan mobilisasi pasukan TNI-Polri di Papua juga tidak mampu membendung konflik bersenjata di Tanah Papua,” urainya.(red)
