TIMIKA, TelukPapua.com – Ketua DPC Partai Hanura Mimika, Abah Saleh Alhamid, secara tegas menolak pemberian hewan kurban yang ditujukan kepada Partai Hanura. Penolakan itu dilakukan karena ia tidak ingin bantuan keagamaan disalahartikan sebagai kepentingan politik praktis.
Abah Saleh mengungkapkan, sejak awal dirinya sudah mengingatkan agar bantuan hewan kurban tidak diberikan kepada partai politik karena berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan fitnah politik di tengah masyarakat.
“Partai politik di Mimika ini banyak. Kalau Hanura diberikan lalu partai lain tidak, itu bisa menimbulkan pertanyaan dan kecemburuan. Saya tidak mau urusan agama dicampur dengan kepentingan politik,” tegasnya.
Menurutnya, hewan kurban seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti pesantren, masjid yang belum mendapatkan bantuan, serta warga kurang mampu.
“Saya sudah bilang, bawa saja ke pesantren atau masjid yang belum dapat. Masih banyak orang yang lebih layak menerima. Jangan sampai ini menjadi fitnah dan merugikan partai maupun pemerintah,” ujarnya.
Ia bahkan mengaku sempat mengusir pihak yang memaksa menurunkan sapi kurban di kantor Hanura pada malam hari.
“Saya suruh bawa pulang. Saya tidak mau dipaksa terima. Hanura tidak pantas menerima hewan kurban. Saya pribadi juga tidak pantas menerima,” katanya.
Abah Saleh menilai, jika bantuan kurban diberikan kepada partai politik, masyarakat bisa menilai ada unsur politik praktis dalam pembagian bantuan keagamaan.
“Nanti orang bilang hanya Hanura yang diperhatikan pemerintah. Itu mencederai partai kami dan bisa merugikan pemerintah ke depan,” katanya lagi.
Ia juga mempertanyakan mekanisme pendataan penerima bantuan hewan kurban yang dinilai tidak transparan. Menurutnya, harus ada evaluasi agar distribusi bantuan lebih adil dan tepat sasaran.
“Siapa yang membuat daftar penerima? Kenapa partai politik bisa masuk? Banyak masjid dan pesantren yang justru belum dapat. Ini harus diperbaiki supaya tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Selain itu, Abah Saleh mengingatkan masyarakat agar tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah untuk pelaksanaan kurban.
“Masjid punya jamaah, punya paguyuban. Harus mulai belajar mandiri. Jangan selalu membuka tangan menunggu bantuan. Kalau pemerintah membantu itu bonus, tapi semangat gotong royong umat juga harus dibangun,” tegasnya.
Ia berharap ke depan pemerintah lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan bantuan sosial maupun keagamaan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Kalau mau melibatkan partai politik, sebaiknya partai diberi kesempatan menyalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk diterima partainya. Itu baru tepat,” tutupnya. (G.Fakaubun)
