TIMIKA, TelukPapua.com – YLBH Papua Tengah sebelumnya mendesak Pemerintah Pusat untuk menghentikan atau stop menaikkan tunjangan bagi Anggota DPR RI.
Desakan YLBH tersebut bakal segera terealisasi. Hal dapat diketahui melalui pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai rapat bersama para pimpinan partai politik Minggu 31 Agustus 2025.
Karena itu YLBH Papua Tengah menyampaikan apresiasi sekaligus mendukung 8 poin hasil kesepakatan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Parpol dalam rapat khusus di Istana Negara Jakarta pada Minggu 31 Agustus 2025.
Demikian dikatakan Yosep Temorubun, S.H selaku Direktur YLBH Papua Tengah kepada TelukPapua.com, Senin 1 September 2025.
“YLBH Papua Tengah mendukung delapan poin penting yang disampaikan Presiden Prabowo,” kata Yosep.
Dalam keterangan resmi Presiden Prabowo tersebut, kata Yosep, merupakan langkah cepat dan tepat pemerintah dalam meredam gejolak publik, terkait pernyataan sejumlah anggota DPR RI yang memantik amarah warga.
“Mari kita jaga stabilitas Nasional agar tetap kondusif,” ujar Yosep.
Dalam pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo tersebut dihadiri Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri, Ketua MPR yang juga Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani, Waketum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Nasdem Surya Paloh. Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen PKS M.Kholid dan Ketua DPR RI, Puan Maharani serta Ketua DPD RI Sultan Bachiar Najamudin.
Ada 8 poin penting yang disepakati untuk ditindalanjuti diantaranya;
- Pimpinan DPR RI sepakat untuk mencabut tunjangan Anggota DPR.
- Pemerintah menjamin dan menerima aspirasi murni rakyat.
- Panglima TNI dan Kapolri diminta berintak tegas ke perusuh.
- Perusak fasilitas umum sama dengan menghambur uang rakyat.
- Anggota DPR yang bikin pernyataan keliru segera dicopot.
- Ada gejala makar dan terorisme.
- Pimpinan DPR diminta mengundang mahasiswa dan perwakilan tokoh masyarakat untuk mendengarkan aspirasi.
- Mengajak masyarakat untuk tidak melakukan penjarahan. (redaksi)
