TIMIKA, TelukPapua.com – Wakil Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Marianus Maknaipeku meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melakukan pembaruan dan penataan dirokrasi di distrik dan kampung yang ada di Kabupaten Mimika.
“Sebagai tokoh masyarakat dan Lembaga Adat, saya mau sampaikan kepada Bapak Bupati, kepada pemerintah, perlu segera ada pembaruan, penataan serta penyegaran kepala – kepala distrik dan juga kepala kampung,” ujar Marianus Maknaipeku kepada TelukPapua.com, melalui sambungan telepon selulernya Minggu (31/8).
Marianus menjelaskan, selama ini sering terjadi berbagai persoalan yang diduga dilakukan oleh sejumlah kepala distrik yang dinilai tidak transparan.
“Ada keluhan dari masyarakat, mereka susah bertemu kepala distrik, dan ada juga warga yang tidak kenal kepala distriknya,” katanya.
Bahkan, kata Marianus, ada kepala distrik saat melakukan perjalanan dinas ke luar Timika, sebagian pegawainya memilih untuk tinggal di Kota Timika.
“Kadang ada pegawai tidak ke tempat tugas, karena kepala distrik itu tidak transparan, soal penggunaan anggaran, jadi para pegawai kadang mengeluh,” jelasnya.
Marianus yang juga salah satu Tokoh Masyarakat Kamoro, membeberkan sejumlah persoalan terkait pengunaan anggaran yang berhubungan dengan dana desa yang dikelolah oleh kepala – kepala kampung.
“Itu ada hubungan langsung dengan dana desa maupun kepala – kepala kampung. Karena ada kepala kampung yang pakai anggaran dana desa untuk bayar pendamping desa yang juga sebagai operator desa,” katanya.
Jadi, kata Marianus, pihaknya mendapat informasi yang menyebutkan ada pendamping desa yang langsung bertugas menangani administrasi desa. Bahkan lebih parahnya lagi pendamping desa tersebut berperan sebagai sekretaris desa.
“Jadi, semua kegiatan diatur oleh pendamping desa. Contohnya, kami lihat di Miyoko. Sekretaris desa ini cuma sebagai boneka saja, tapi yang kendalikan semua itu adalah pendamping,” ungkapnya.
Lebih lanjut Marianus menjelaskan, pihaknya mendukung pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap dana kampung.
“Jadi pak bupati, kami dari masyarakat, dukung dan itu kerja cepat, untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran,” kata Marianus.
Wakil Ketua Lemasko kembali menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pembaruan dan penataan birokrasi.
“Kami sarankan kepada pemerintahan Joel, segera menata birokrasi, menyangkut kepala distrik dan kampung. Karena kami melihat sampai kebiasaan dulu dibawah sampai sekarang,” tutupnya. (John).
