TIMIKA, TelukPapua.com – Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia pada Sabtu (27/9). Kartu ID tersebut diambil langsung seorang staf BPMI Sekretariat Presiden ke Kantor CNN Indonesia TV, di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta, Sabtu malam sekitar pukul 19.15 WIB.
Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, S.H menegaskan, tindakan pencabutan kartu identitas (ID) milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia oleh Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden sangat arogan dan tidak beretika. Kata Yosep, tindakan istana telah menampar wajah Presiden Prabowo Subianto di mata publik.
“Pertanyaan yang dilontarkan jurnalis CNN kepada Presiden langkah tepat untuk mengevaluasi kinerja Badan Gizi Nasional sehubungan dengan program Makanan Bergisi Gratis (MBG). Bukan pertanyaan diluar kinerja Presiden, lagipula pertanyaan tersebut sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran,” tegas Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, S.H kepada jurnalis TelukPapua.com, Senin (29/9) pagi.
Direktur YLBH Papua Tengah ini, mengecam keras tindakan arogan pihak Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekertariat Presiden, mencabut kartu identitas Jurnalis CNN.
“Ini cara-cara yang tidak santun dan tidak beradab, tindakan ini, mempertontonkan sikap arogan dan tidak beretika kepada jurnalis dalam menjalankan tugas,” paparnya.
Menurut Yosep, pihak istana perlu memahami cara kerja jurnalis, bukan malah menghalang-halangi kinerja jurnalis. Karena sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 menyatakan” bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
“Saat ini pemberitaan di berbagai media maupun platfom media sosial soal MBG terkait keracunan makanan yang dialami anak-anak sekolah yang perlu dievaluasi Presiden terhadap program MBG, bukan sebaliknya pihak istana mencabut kartu identitas (ID) jurnalis CNN,”katanya.
Kata Yosep, Biro Pers Istana harus lebih elegan dengan cara menggunakan diplomasi komunikasi proporsional dalam menghadapi wartawan.
“Ingat menghalangi wartawan dalam peliputan mencerminkan bahwa istana secara terang-terangan menghalangi jurnalistik dalam mencari informasi dan dikategorikan melanggar kebebasan pers,” ujarnya.
Lanjut Yosep, selama kepemimpinan Presiden terdahulu sampai saat ini tidak ada sikap istana menghalangi atau mencabut kartu identitas wartawan yang meliput di istana walaupun pertanyaan wartawan kepada Presiden berbeda, namun Biro Pers istana tidak alergi.
“Kenapa disaat kepemimpinan Presiden Prabowo berbagai dinamika arogan ditunjukan pihak istana kepada wartawan, ini menunjukan bahwa pihak istana alergi dan tidak mau dikritik dan mereka menginginkan pertanyaan asal bapak senang, ingat bahwa ini era demokrasi bukan era orba,”kata Yosep.
Yosep mengingatkan pihak istana bahwa Pers pilar keempat dalam era demokrasi, ini bukan jaman lagi istana alergi atas kritikan media sebagai fungsi kontrol kekuasaan perlu publik mengetahui bukan dibungkam untuk menutupi kinerja istana yang carut marut.
“Kami menduga jangan sampai laporan Badan Gizi Nasional ke Presiden bahwa program MBG berjalan sukses tetapi faktanya di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan Presiden ke masyarakat,” tegasnya.
Yosep menambahkan, Dewan Pers perlu menyikapi secara serius tindakan brutal yang dilakukan Biro Pers istana terhadap Jurnalis CNN bila perlu mogok secara nasional dalam pemberitaan terhadap kinerja Istana.(red)
