TIMIKA, TelukPapua. com – Ketua Terpilih HMI Cabang Mimika, Febri Setiawan Tansir menghimbau kepada seluruh kader HMI Cabang Mimika agar menahan diri dan tidak sembarangan atau serampangan menggunakan logo organisasi dan atribut resmi lainnya serta tetap menjaga marwah organisasi.
“Kepada seluruh kader untuk tertib dalam penggunaan logo dan atribut resmi organisasi. Himbauan ini kami sampaikan di tengah proses finalisasi dan distribusi Surat Keputusan (SK) kepengurusan di tingkat cabang untuk periode baru,” tegas Febri Setiawan Tansir kepada TelukPapua.com, Minggu (28/9).
Menurut Febri, langkah ini diambil untuk menjaga marwah organisasi dan mencegah potensi penyalahgunaan atribut yang dapat menimbulkan kebingungan serta klaim sepihak di internal HMI. Kata dia, proses transisi kepemimpinan yang ditandai dengan penerbitan SK dari PB HMI merupakan momen krusial yang membutuhkan ketertiban administrasi dan soliditas organisasi.
“Kami minta seluruh kader untuk menahan diri dan lebih bijaksana dalam menggunakan logo HMI, terutama untuk kegiatan yang mengatasnamakan HMI secara kelembagaan,” ujar Febri.
Lebih lanjut Febri menegaskan, SK kepengurusan yang baru secara resmi belum diterima oleh cabang, maka status kepengurusan masih dalam tahap demisioner atau transisi. Jadi, kata dia, penggunaan logo untuk kegiatan seperti seminar, aksi massa, atau publikasi di media sosial yang tidak berada di bawah komando kepengurusan yang sah secara legal-formal (memiliki SK definitif) dianggap dapat mencederai proses organisasi yang sedang berjalan. Jika, ditemukan ada oknum kader salah menggunakan logo dan atribut lainnya, maka yang bersangkutan terancam diproses secara hukum.
“Logo HMI bukan milik perorangan atau kelompok, melainkan simbol perjuangan dan kehormatan seluruh kader. Penggunaannya terikat pada legalitas formal. Selama SK belum turun, artinya kepengurusan di level tersebut belum definitif. Inisiatif kegiatan tentu baik, tapi jangan sampai mencatut nama lembaga secara serampangan,” tegasnya.
Lanjut Febri, imbauan ini juga bertujuan untuk menghindari potensi konflik horizontal antar kader yang mungkin terjadi akibat adanya klaim-klaim kepengurusan sebelum adanya keputusan resmi dari PB HMI. PB HMI saat ini sedang bekerja untuk menyelesaikan seluruh administrasi SK secepat mungkin agar roda organisasi di daerah dapat segera berjalan normal dan solid.
“Seluruh kader diharapkan dapat menghormati proses yang sedang berlangsung dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun kapasitas personal tanpa harus membawa atribut organisasi secara tidak sah. Setelah SK kepengurusan resmi diterbitkan, barulah program kerja di bawah kepemimpinan yang baru dapat dijalankan secara legal dengan menggunakan atribut organisasi secara penuh,” paparnya. (John)
