TIMIKA, TelukPapua.com – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Mimika fokus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pembangunan rumah sehat dan layak huni. Program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh, serta penataan di sejumlah titik kawasan kumuh ini menjadi prioritas utama dalam menyediakan hunian bagi warga asli Papua (OAP) dan masyarakat berpenghasilan rendah di Mimika.
Karena itu, DPKPP menggelar seminar akhir review terkait dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK) di Kantor Bappeda Mimika, Jumat (10/10).
DPKPP bekerjasama dengan Tim Penyusun RP2KPKPK Mimika dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Kristen Indonesia Paulus-Makassar ini, melibatkan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) antara lain Pokja I Bidang Keskretariatan, Pokja II Bidang Kebijakan dan Strategi, Pokja III Bidang Teknis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pokja IV Bidang Kelembagaan Kemitraan dan Informasi, Pokja V Bidang Pemantauan dan Evaluasi.
Yohanis Rapa selaku Kabid Perumahan DPKPP Mimika, sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan kepada TelukPapua.com mengatakan, seminar tersebut bertujuan menyusun dokumen RP2KPKPK dengan fokus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, mencegah terjadinya permukiman kumuh, serta menyediakan tanah untuk relokasi masyarakat yang terletak di area permukiman dan perumahan kumuh.
Selain itu, seminar ini juga membahas pembiayaan untuk permukiman kumuh, baik yang tergolong kumuh sedang maupun kumuh berat di Kabupaten Mimika.
Kata Yohanis Rapa, diharapkan seminar akhir RP2KPKPK ini dapat menghasilkan beberapa hal utama antara lain:
- Agar Pemerintah kabupaten dapat sepenuhnya menjadi prakarsa utama dalam penyusunan RP2KPKPK.
- Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menjadi penggerak utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh secara mandiri dan berkelanjutan.
- Sebagai bahan dasar dalam penyusunan Rencana Tindak (Action Plan) di kawasan prioritas dan Rencana Detail Teknis (Detail Engineering Design) serta dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Rapa berharap para peserta yang mengikuti kegiatan ini perlu memperhatikan gambar desain kearifan lokal dengan rencana aksi yang lebih rinci.
“Perlu diperhatikan kearifan lokal masyarakat Timika dalam membuat desain. Rancangan Peraturan Kepala Daerah RP2KPKPKP perlu lebih rinci rencana aksinya,” katanya.
Lanjut dia, program tersebut mengacu pada Perda Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Mimika.
Kata dia, sebagai hasilnya, pengembangan RP2KPKPK dipandang sebagai langkah strategis yang sejalan dengan instruksi Peraturan Perundang-undangan (PP), terutama Pasal 94 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 106 Ayat (4), yang menekankan kewajiban pemerintah daerah dalam merencanakan pengelolaan kawasan kumuh.
Untuk diketahui, yang dimuat dalam RP2KPKPK diantaranya :
- Dokumen RP2KPKPK
- Dokumen Penyelenggara (Proceeding) Kegiatan
- Dokumen/Album Detailed Engineering Design (DED),
- Dokumen/ Album Peta
- Peraturan Kepala Daerah (Perbub/Perwal) tentang RP2KPKPKP. (John)
