TIMIKA,TelukPapua.Com – Setelah melakukan audiensi bersama Yayasasn Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah terkait dengan pemdampingan hukum terhadap korban kasus kekerasan yang berbasis gender, kini Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Papua menggelar pertemuan bersama stakeholder terkait di Kabupaten Mimika untuk membahas evaluasi program serta rencana kerja penanggulangan HIV-AIDS, khususnya bagi Pekerja Seks Perempuan (PSP).
Pertemuan ini juga sekaligus mematangkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) program yang akan dijalankan pada tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 14 November 2025, bertempat di Hotel Swiss-Belinn Timika.
Koordinator SSR PKBI Papua,Herman Orun mengatakan, dalam kesempatan itu menyampaikan harapan besar atas keberlanjutan kerja sama antara PKBI, pemerintah daerah, Puskesmas, serta berbagai mitra lainnya. Ia menjelaskan bahwa program PKBI Papua yang didanai Global Fund berlaku sejak 2024 hingga 2026, sehingga tahun depan menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi.
“Kami berharap PKBI tetap menjalin hubungan kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta mitra kerja Puskesmas untuk capaian kinerja di tahun depan. Diskusi yang dilakukan tahun ini akan direalisasikan pada awal Januari 2026,” jelasnya kepada wartawan TelukPapua.com di ruangan lantai dua Hotel Swiss Belin Timika,Jumat (14/11).
Lanjut Herman,PKBI Papua saat ini menjalankan dua program utama, yakni pencegahan HIV-AIDS pada pekerja seks perempuan serta pendampingan kelompok komunitas seperti transgender dan laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL).
Lanjut dia, PKBI menekankan bahwa isu HIV-AIDS bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga tertentu, tetapi merupakan pekerjaan sosial bersama seluruh masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kami punya dua program, program tentang pencegahan HIV-AIDS pada pekerja seks perempuan,yang kedua juga adalah tentang hak asasi manusia terkait dengan teman-teman kita komunitas,baik itu transgender, teman-teman laki-laki suka laki-laki, kita berupaya supaya mereka itu tidak mendapatkan diskriminasi,mereka bisa mendapatkan hak sosial mereka juga di pelayanan publik dan juga pelayanan kesehatan secara baik.Tentunya harapan kami dari PKBI Papua berharap kerja-kerja tentang HIV AIDS ini bukan saja pekerjaan dari PKBI Papua bukan saja pekerjaan dari pemerintah daerah, tapi pekerjaan kita bersama. Nah kita berharap pekerjaan-pekerjaan ini bisa menjadi kesadaran dari masyarakat umum juga bahwa kerja ini merupakan salah satu pekerjaan sosial yang harusnya menjadi kepentingan dan menjadi tanggung jawab masyarakat Kabupaten Mimika dan juga pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan PKBI Papua, Indriyanti Windanasari, menjelaskan bahwa pertemuan kali ini melibatkan berbagai stakeholder, diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, empat Puskesmas mitra (Wania, Timika Jaya, Timika, Pasar Sentral), LSM Sorong Sehati, per eduketer PKBI, serta pemilik tempat hiburan malam.
“Kegiatan hari ini merupakan pertemuan untuk membahas penanggulangan HIV-AIDS pada pekerja seks perempuan. Dari hasil rapat, ada beberapa rencana tindak lanjut, seperti koordinasi lanjutan program, serta rencana sosialisasi mengenai kekerasan terhadap pekerja seks perempuan yang akan melibatkan YLBH Papua Tengah,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan RTL akan dilakukan pada tahun 2026 karena program tahun ini telah rampung.
“Karena ini sudah diakhir tahun 2025. Rencana RTL ini akan kami lakukan di tahun 2026,” ungkapnya.
Dari pihak mitra, perwakilan Yayasan Sorong Sehati, Kartika, menilai pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat gambaran situasi populasi kunci di Mimika. Ia menilai keberadaan PKBI sangat membantu pemerintah dan stakeholder untuk memahami kondisi lapangan secara nyata.
“Dengan adanya teman-teman PKBI, kita bisa tahu bagaimana kondisi pekerja seks perempuan, baik yang berada di lokalisasi maupun yang freelance. Jumlah mereka tidak bisa dihitung secara pasti, dan ternyata banyak yang mengalami Infeksi Menular Seksual (IMS). Edukasi dari PKBI sangat penting,” ujarnya.
Kartika juga menekankan bahwa peran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan pendekatan yang humanis kepada para pekerja seks perempuan. Menurutnya, edukasi publik mengenai HIV-AIDS dari dinas kesehatan sejauh ini sudah membantu, tetapi perlu diperkuat dengan program-program berkelanjutan.
“Harapannya, program-program seperti yang dilakukan PKBI dapat tetap ada ke depannya, agar menjadi wadah edukasi bagi teman-teman yang membutuhkan,” tambahnya. (Brayen Warawarin)
