TIMIKA, TelukPapua.Com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bertemu dengan 6 gubernur se- Tanah Papua, 42 bupati, dan Walikota serta 10 Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa 16 Desember 2025.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo berharap di Tanah Papua ditanam kelapa sawit dengan tujuan dapat menghasilkan BBM, sehingga ke depan Indonesia tidak perlu lagi mengimpor BBM dari luar negeri. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan tegas dari Intelektual Muda Papua Barat Daya.
Salah satu Intelektual Muda Papua Barat Daya, Benidiktus Bame kepada TelukPapua.com, Rabu 17 Desember 2025, menegaskan ‘Papua bukan tanah kosong’.
“Kami minta program kelapa sawit dihentikan. Kami tolak seluruh program kelapa sawit di Tanah Papua. Kami tidak mau kehilangan hutan kami. Kami minta seluruh kepala daerah di Papua harus menolak program kelapa sawit di Papua, jangan bikin generasi Papua kehilangan masa depan mereka,” tegas Benidiktus Bame.
Menurut Benidiktus Bame, program kelapa sawit dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tidak harus diterapkan di Tanah Papua.
“Kami bisa hidup tanpa kelapa sawit, tetapi kami tidak bisa hidup tanpa hutan dan alam kami. Kami minta Presiden Republik Indonesia jangan bawa program kelapa sawit ke Papua, bawa saja program tersebut ke daerah lain,” ujarnya.
Kata Benidiktus Bame, masyarakat harus belajar dari banjir bandang dan longgsor yang terjadi Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatera Barat. Bencana alam dasyat yang menelan ratusan korban jiwa dan harta benda tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi Presiden dan Kabinet Merah Putih.
“Jangan hancurkan Papua dengan program kelapa sawit, sebagai Intelektual Muda saya menolak dengan tegas. Jika dipaksakan kami akan konsolidasi masa duduki semua kantor di tanah Papua. Di Papua tidak membutuhkan kelapa sawit, kami butuh pendidikan gratis, kesehatan gratis bukan kelapa sawit,” paparnya.
Benidiktus Bame menyebut, banyak hutan dan tanah dicaplok oleh perusahaan kelapa sawit saat ini.
“Hal itu memyebabkan, banyak nyawa manusia melayang karena mereka berjuang untuk tanah dan hutan mereka, tetapi mereka dibunuh, di tembak, dianiaya,” katanya.
Ia mencontohkan, Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Proyek PSN ini, kata Benidiktus Bame, telah dibuka dengan memanfaatkan ribuan hektar yang sebagian besar merupakan tanah masyarakat adat.
“Sampai hari ini realisasi pengolahan hutan di Merauke dari target jangka pendek yakni 40.000 hektar, sebanyak 31.600 hektar telah berhasil diolah dan ditanami, sedangkan sisa 8.400 hektar belum dikerjakan karena kondisi medan yang sulit,” jelasnya.
Ia mendesak semua program yang dindikasi menghancurkan hutan tersebut segera dihentikan karena sekali lagi orang di Papua butuh hutan, alam dan serta tanah mereka.
“Kepala sawit tidak membawa dampak sama sekali, banyak orang di Keerom, Klamono Sorong sudah menjadi korban, mereka merasa kehilangan karena hutan mereka terancam habis. Oleh karena itu, sebagai Intelektual Muda Papua Barat Daya dengan tegas menolak program kelapa sawit di seluruh tanah Papua,” tegasnya lagi.
Ia menambahkan, jangan merusak hutan Papua untuk kepentingan kapitalis. Rakyat Papua tidak butuh program kelapa sawit, mereka butuh pendidikan gratis dan kesehatan gratis dan insfratruktur yang merata.(red)
