TIMIKA, TelukPapua.Com– YLBH Papua Tengah mengecam keras rencana Pemerintah Pusat untuk membuka lahan kelapa sawit di Tanah Papua. Sebab, kebijakan Pemerintah Pusat tersebut dinilai dapat melukai hati masyarakat adat di seluruh Tanah Papua. Apalagi, langkah Pemerintah Pusat itu, diduga ada konspirasi terselubung dengan perusahaan korporasi. Perusahaan korporasi merujuk kepada perusahaan yang memiliki skala besar dan beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi.
Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, S.H kepada TelukPapua.Com di Timika, Kamis 18 Desember 2025 menegaskan, membuka lahan kelapa sawit di Tanah Papua sama saja merusak paru-paru dunia, karena dapat menimbulkan pemanasan global, dan berimplikasi terhadap kerusakan alam Papua.
“Jika rencana pemerintah pusat tersebut terealisasi, maka ke depan bisa terjadi banjir bandang dan longsor di Papua, seperti yang terjadi di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatera Barat beberapa waktu lalu,” papar Yosep.
Yosep mengingatkan Pemerintah Pusat bahwa Papua bukan tanah kosong, tetapi ada masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. Karena itu, Pemerintah Pusat jangan menjadikan Tanah Papua guna memuluskan kepentingan sejumlah elit berdasi di Jakarta.
“Kami minta semua rakyat Papua melawan sikap arogan Pemerintah Pusat yang bekerja sama dengan korporasi untuk membuka lahan kelapa sawit dan merusak alam Papua,” tegas Yosep.
Kata Yosep, Rakyat Papua tidak membutuhkan kelapa sawit tetapi mereka lebih membutuhkan kesejahtraan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur untuk membangun tanah Papua.
“Membuka lahan kelapa sawit dapat merusak ekosistem dan berdampak terhadap kerusakan alam serta menimbulkan penderitaan bagi rakyat Papua. Ingat bahwa Papua bukan tanah kosong, tetapi ada masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat,” jelasnya.
Yosep menambahkan, jika pemerintah pusat memaksakan program kelapa sawit dilakukan di Papua, maka diperkirakan akan terjadi aksi penolakan besar-besaran di seluruh tanah Papua.(red)
