TIMIKA, TelukPapua.com – Polemik kenaikan tunjangan anggota DPR RI, yang menembus angka Rp 100 juta per bulan diterima per orang termasuk gaji, disoroti YLBH Papua Tengah. Apalagi kenaikan tunjngan anggota Parlemen Pusat ini dinilai terlalu fantastis. Karena itu,YLBH Papua Tengah mendesak pemerintah segera menghentikan atau stop menaikkan tunjangan para wakil rakyat tersebut.
Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, S.H menegaskan, jika kenaikan tunjangan Anggota DPR RI tersebut direalisasikan, maka dipastikan dapat menimbulkan tingkat kegaduhan dan keresahan publik lebih besar lagi.
“Ini membuat sorotan di kalangan civil sociaty dan membuat keresahan di masyarakat begitu besar,” tegas Yosep kepada TelukPapua.com, Kamis 28 Agustus 2025.
Kata Yosep, YLBH Papua Tengah mengecam keras Pemerintah Pusat terkait kenaikan tunjangan anggota DPR RI tanpa memikirkan nasib rakyat.
“Dengan adanya tunjangan Anggota DPR RI ini dapat menimbulkan akumulasi dampak sosial yang terjadi di masyarakat, mulai dari gelombang PHK oleh perusahan besar di Indonesia, tingkat pengangguran di berbagai daerah serta dampak sosial lainnya. Karena itu YLBH Papua Tengah meminta pemerintah segera membatalkan kenaikan tunjangan DPR RI karena akan menimbulkan sikap keserakahan yang di pertontonkan DPR RI kepada masyarakat,” paparnya.
Yosep menilai, meskipun Indonesia telah merayakan HUT RI Ke-80, tetapi rasa Kemerdekanan RI masih jauh dari panggang api. Sebab, yang menikmati Kemerdekan RI Ke-80 hanyalah penguasa di Republik ini. Jangan sampai kenaikan tunjangan DPR RI berdampak ke DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia meminta kenaikan tunjangan juga.
“Lagipula Pemerintah sedang melakukan efesiensi anggaran, tetapi malah DPR RI meminta kenaikan tunjangan, ini sangat ironis,” katanya.
Yosep menambahkan, YLBH Papua Tengah meminta publik untuk menyikapi fenomena kenaikan tunjangan DPR RI, sehingga pemerintah pusat harus menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI. (redaksi)
