Timika, TelukPapua.com – Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Pemuda Mimika Bersatu, melalukan Deklarasi Damai dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Selasa (2/9) di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika.
Aksi damai tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pasalnya, aksi yang diikuti 10 organisasi kepemudaan itu berlangsung kondusif.
Organisasi yang ikut diantaranya Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Timika, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Timika, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mimika, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah, Aliansi Pemuda Kei Mimika( APKM), Aliansi Pemuda Kamoro(APK), (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA), Komite Nasional Pemuda Indonesia ) Kabupaten Mimika, Pemuda Katolik Komcab Mimik dan Peradi Kabupaten Mimika.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika, Primus Natikapereyau, menyampaikan apresiasi kepada organisasi pemuda yang telah menyampaikan aspirasinya dengan cara yang damai dan elegan.
“Saya memberikan apresiasi kepada organisasi kepemudaan (OKP), yang telah menyampaikan aspirasinya dengan cara yang damai dan elegan. Ruangan ini adalah rumah kita bersama tempat dimana kita berbicara bersama dengan damai dan tetap menjaga keamanan di kabupaten ini,” ungkapnya.
Sementara Yosep Temorubun,S.H selaku koordinator aksi, kepada TelukPapua.com menjelaskan aksi deklarasi damai tersebut tidak diboncengi pihak lain. Ini murni adalah aspirasi masyarakat yang disampaikan dengan cara – cara yang santun dan berwibawa.
“Kami datang ke rumah kami, memberikan aspirasi masyarakat, yang kami sampaikan dengan santun dan berwibawa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yosep yang juga perwakilan dari Peradi Mimika ini, meminta kepada semua elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Mimika.
“Jaga dan rawat rumah kita, halaman rumah kita, supaya aman dan damai, jangan terpengaruh situasi yang berkembang di luar Timika”, jelasnya.
Dalam deklarasi damai tersebut, mengemuka 20 pernyataan sikap organisasi yang disampaikan secara tertulis 13 poin dan 7 poin disampaikan secara lisan.
Berdasarkan hasil kajian dan diskusi masing-masing organisasi kepemudaan, yang menyuarakan 7 poin persoalan dari pusat sampai ke daerah, diantaranya:
- Mendesak DPR RI untuk membatalkan kenaikan pajak PPN dari 12%
- Meminta POLRI mengutamakan pendekatan yang humanis dalam menangani aksi demonstrasi.
- Meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Mimika untuk meningkatkan pengawasan terkait tambang ilegal dan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di Mimika Barat Tengah.
- Meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Mimika, membuat kebijakan atau Perda khusus mengenai mama – mama Papua yang berjualan.
- Meminta Pemerintah Daerah memastikan dan mengawasi pembuatan dreainase untuk wilayah – wilayah saluran air yang terdampak banjir.
- Meminta Pemeritah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika, melalukan perbaikan ruas jalan Budi Utomo, perempatan lampu merah menuju Jalan Hasanudin yang rusak dan bergelombang.
- Meminta Dewan Perwalilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Mimika mengkaji ulang mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat.
Sedangkan 13 poin diserahkan secara tertulis diantaranya;
- Menolak dengan tegas kenaikan gaji dan tunjangan perumahan anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Kota dan Koya Madya
- Menolak kenaikan pajak oleh pemerintah pusat dalam bentuk apapun yang dapat menambah beban dan penderitaan bagi rakyat indonesia.
- Melakukan reformasi sistem di tubuh TNI-Polri secara menyeluruh dari pusat sampai di daerah;
- Mengusut tuntas kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap para aksi demonstrasi yang terjadi di seluru Indonesia;
- Pemerintah pusat dan komnas ham ri segera menyelesaikan kasus pelangggaran ham di tanah papua;
- Menolak dengan tegas tindakan kekerasan yang dilakukan aparat tni-polri kepada masayarakat di seluruh tanah papua;
- TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan aksi demonstrasi wajib mengunakan cara-cara pendekatan secara persuasif, preventif dan menghindari tindakan kekerasan terhadap para aksi demonstrasi dalam bentuk apapun;
- Menolak keras pemindahan tahanan politik oleh pihak kepolisian dan kejaksaan yang di pindahkan ke keluar dari tanah papua yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas keamanan di tanah Papua;
- Meminta dprk mimika mengusut tuntas kasus bahan bakar minyak ilegal dan tambang emas ilegal di distrik mimika barat tengah;
- DPRK Mimika memanggil PT Freeport Indonesia dan perusahan prifatisasi yang beroperasi di papua tengah untuk menjelaskan berapa jumlah karyawan orang asli papua dan melakukan prioritas peneriamaan pencaker yang tinggal dan besar di tanah Papua;
- Bersatu padu dan bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian guna mewujudkan kabupaten Mimika aman, damai dan menjadi rumah kita bersama dengan bermartabat;
- Menolak segala bentuk hasutan dan profokasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedaimaian di kabupaten Mimika;
- Mendukung penuh pemerintah daerah dan mensukseskan program pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat di kabupaten Mimika. (Jhon)
