TIMIKA,TelukPapua.Com – Tokoh Pemuda Mimika Timur, Mikhael A. Warawarin, S.IP, mendesak Kepala Distrik Mimika Timur, Raymond Tanser, agar menindak tegas oknum kepala kampung yang diduga menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap pertama untuk membayar utang pribadi kepada rentenir.
Menurut Mikhael, penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat karena dana tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan di kampung.
“Saya meminta kepada Kepala Distrik Mimika Timur agar segera memanggil oknum kepala kampung yang nakal yang menggunakan anggaran negara seperti ADD dan DD tahap pertama untuk membayar utang pribadi. Hal ini sangat merugikan masyarakat, sehingga mereka harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Mikhael, pada Selasa, 21 Juli 2026.
Ia menilai langkah tegas perlu segera diambil mengingat masa jabatan para kepala kampung baru saja diperpanjang selama dua tahun, sementara pencairan dana kampung masih akan berlangsung hingga tahap kedua dan ketiga.
“Ini baru tahap pertama pencairan. Belum lagi nanti tahap kedua dan ketiga selama dua tahun ke depan. Apakah kondisi seperti ini akan terus dibiarkan?” ujarnya.
Mikhael juga menyoroti dugaan praktik utang kepada rentenir yang menurutnya terus berulang dan tidak pernah selesai. Bahkan, ia mengaku memiliki data dan bukti terkait utang piutang tersebut.
“Saya heran kenapa utang ini tidak pernah habis, malah terus meningkat. Saya juga punya data dan bukti utang piutang yang masih ada pada saya. Oknum-oknum seperti ini sangat berbahaya,” ungkapnya.
Ia menyatakan mendukung pernyataan Anggota DPRK Mimika dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Hj. Rampeani Rachman, yang dalam kunjungan kerjanya ke Tipuka baru-baru ini meminta agar persoalan tersebut segera ditindak sesuai ketentuan hukum.
“Saya mendukung apa yang disampaikan Ibu Hj. Rampeani agar kepala-kepala kampung yang melakukan hal tersebut segera diproses. Anggaran kampung dipinjamkan atau digunakan untuk membayar utang kepada rentenir, tujuannya apa? Apakah untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi?” katanya.
Selain itu, Mikhael mengaku heran karena masih terdapat daftar utang kepala kampung yang telah lama menjabat bahkan yang telah meninggal dunia, namun menurutnya pembayaran utang tersebut masih terus dilakukan.
“Saya heran kenapa utang kepala kampung yang lama atau yang sudah meninggal masih ada dalam daftar dan terus dibayar. Seharusnya kalau memang itu utang pribadi, penyelesaiannya dilakukan kepada keluarga atau ahli waris, bukan menggunakan uang negara. Uang ini milik masyarakat untuk membangun kampung, bukan uang pribadi kepala kampung,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya peristiwa pemalangan terkait pencairan dana kampung yang pernah terjadi di Distrik Mimika Timur.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan serius agar pemerintah tidak terus melakukan pembiaran terhadap persoalan yang sama.
Karena itu, Mikhael meminta Kepala Distrik Mimika Timur, Raymond Tanser, bersama Kapolsek Mimika Timur, Iptu Alex Soumilena, segera mengambil langkah cepat sesuai kewenangan masing-masing.
Ia juga meminta Bupati Mimika, Johannes Rettob, memberikan sanksi tegas apabila terbukti terdapat kepala kampung yang menyalahgunakan anggaran negara.
“Kalau memang terbukti, saya meminta Bupati Mimika mencopot atau mengganti kepala kampung yang menyalahgunakan dana kampung. Masih banyak orang yang lebih baik dan mampu menjalankan amanah masyarakat,” pungkas Mikhael.(Brayen)
