TIMIKA, TelukPapua.com — Selain persoalan kesiapan fasilitas, program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Mimika memunculkan masalah baru. Para pekerja di sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Mimika dinilai belum mendapatkan perlakuan yang layak, karena disebut mereka tidak mendapat jatah makanan saat bekerja.
Anggota DPRK Mimika, Hj. Rampeani Rachman, S.Pd, mengatakan, dirinya menerima laporan dari seorang warga Timika yang mengaku anaknya bekerja di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mimika yang harus membawa bekal makanan dari rumah.
Menurut Rampeani, pihaknya menyayangkan, pihak pengelola dapur, yang mewajibkan semua karyawan untuk membawa bekal sendiri dari rumah lantaran mereka tidak mendapat jatah makan.
“Mengenai jatah makan untuk pekerja dapur (staf SPPG), dalam peraturan atau juknis umumnya tidak diatur secara eksplisit dalam ringkasan juknis publik yang fokus pada distribusi makanan ke penerima manfaat. Namun, mengingat pekerja SPPG adalah bagian dari program strategis pemenuhan kebutuhan gizi pekerja di lapangan seharusnya menjadi bagian dari manajemen dapur yang profesional, meskipun fokus utama juknis adalah untuk sasaran penerima MBG,” jelas Anggota DPRK Mimika, Hj. Rampeani Rachman, S.Pd, kepada wartawan TelukPapua.com, pada Kamis 16 April 2026.
Lebih lanjut Rampeani menyayangkan kondisi tersebut di tengah beban kerja tinggi yang diemban para pekerja dapur.
“Saya mendapat informasi bahwa ada karyawan di dapur-dapur SPPG yang tidak diberi makan. Ini sangat disayangkan. Mereka bekerja dalam tekanan tinggi dan waktu yang panjang,” ujarnya.
Menurutnya, para pekerja dapur SPPG bukan menjalankan usaha kecil, melainkan produksi makanan dalam skala besar dengan jumlah ratusan hingga ribuan porsi setiap hari dengan variasi menu yang beragam. Kondisi ini menuntut tenaga ekstra, waktu kerja panjang, bahkan hingga berjam-jam sesuai shift kerja mulai proses persiapan hingga pengantaran.
“Ini bukan seperti jualan biasa. Mereka bekerja berjam-jam, bahkan harus bangun lebih cepat dan tidur lebih larut. Risiko kelelahan dan gangguan kesehatan sangat tinggi,” tegasnya.
Rampeani menilai, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius bagi pengelola dapur maupun tim pelaksana program. Ia meminta agar kesejahteraan pekerja menjadi prioritas utama sebelum berbicara soal kualitas layanan kepada siswa.
“Kalau pekerjanya tidak sehat, bagaimana bisa menghasilkan makanan yang sehat? Ini harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Ia juga mendorong agar seluruh pekerja dapur SPPG di Mimika mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, kedua jaminan tersebut penting untuk melindungi pekerja dari risiko kerja maupun kebutuhan layanan kesehatan.
“BPJS Ketenagakerjaan penting untuk melindungi dari risiko kecelakaan kerja, termasuk dalam perjalanan ke tempat kerja. Sementara BPJS Kesehatan memudahkan akses pengobatan jika mereka sakit,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia meminta Ketua Satgas MBG Mimika untuk bersikap tegas terhadap pengelola dapur yang tidak memperhatikan kesejahteraan para pekerja.
“Kalau ditemukan pelanggaran serius, saya minta izin dicabut dan tidak dipakai lagi. Jangan kompromi. Mereka ini bagian dari perpanjangan tangan pemerintah dalam membuka lapangan kerja,” tegasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat, Rampeani akan turun langsung melakukan pengawasan di lapangan guna memastikan seluruh pekerja mendapatkan hak yang layak.
“Kami akan pastikan semua pekerja di dapur SPPG diperlakukan sesuai standar, sebagaimana kita memperlakukan tenaga kerja pada umumnya,” pungkasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya diukur dari tersedianya makanan bagi siswa, tetapi juga dari bagaimana sistem di dalamnya berjalan secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.(G.Fakaubun)
