Timika, TelukPapua.com – Pembentukan Panitia khusus (Pansus) oleh Anggota DPR Papua Tengah Dapil Mimika, Yohanes Kemong mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Marianus Maknaipeku. Bahkan Marianus meminta Yohanes Kemong selaku Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah untuk memahami Tupoksi Lembaga Adat.
Kepada TelukPapua.com, Kamis (28/8) saat ditemui di Hotel Serayu Timika, Marianus menegaskan, untuk memperjuangankan aspirasi masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing dengan progres dan tupoksi kerja yang berbeda.
“Jadi DPRP dan lembaga adat punya Tupoksi masing-masing. Artinya, kita progres beda. Kalau dewan bicara masalah hak kerlengkapan dewan, kontrol APBD, bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat, guru-guru P3K, nasib pegawai. Itu kan mereka punya tugas dan bagian sudah ada. Tapi, kalau lembaga adat punya Tupoksi lain,” tegasnya.
Jadi, kata Marianus, apa yang disampaikan Yohanes Kemong itu “salah” besar.
“Sangat-sangat salah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Marianus membeberkan sejumlah persoalan akar rumput yang mesti dilihat dan diurus oleh anggota DPRP Papua Tengah.
“Seharusnya, pak dewan lebih melihat secara positif. Pertama, melihat nasib guru-guru P3K, nasib pegawai P3K, bagaimana menjembatani mereka dengan pemerintah, bagaimana DPRP bicara masalah tapal batas tanah antara Dogiyai dengan Mimika, antara Deyai dengan Mimika, harus dia bicara itu, agar masalah itu selesai,” ujarnya.
Lebih bijak, kata Marianus, jika berbagai persoalan akar rumput tersebut harus dibicarakan oleh DPRP dan Pemerintah Provinsi dengan melibatkan lembaga Adat, bukan mengurus Lembaga Adat.
“Persoalan-persoalan akar rumput itu harus DPRP yang bicara kepada pak gubernur, mengingatkan gubernur. Baru undang lembaga adat dan suku A dan suku B untuk duduk selesaikan,” ungkapnya.
Terkait persoalan kemanusiaan, Marianus mengharapkan agar pihak Pansus secara langsung berkoordinasi dengan lembaga adat.
“Persoalan kemanusian ini seharusnya sebagai anggota DPRP menjelaskan kepada kita, bukan buang di media, mari jalan sama kita, kita kasih tahu masalahnya disini, real,” jelasnya.
Lebih lanjut Maknaipeku menjelaskan, pihaknya ingin menyelesaikan dan mengawal aspirasi masyarakat demi kemajuan bersama.
“Padahal kita juga mau menyelesaikan masalah-masalah khusus yang berkaitan warga, kita juga mau kawal pembangunan, dan pemerintahan,” kata Marianus.
Lebih lanjut Marianus menekankan pentingnya penyerapan aspirasi secara langsung oleh DPR Papua Tengah.
“Seharusnya DPRP sendiri yang langsung turun undang kita, bukan lagi membentuk Pansus.
Kita bicara ilegal tambang, bagaimana nasib Kapiraya, Wakia, masalah rumah yang terbakar disana,” paparnya.
Marianus berharap, pembentukan Pansus tidak memunculkan persoalan baru.
“Saya mohon kepada YK, harus sadar melihat kebocoran itu Jangan sembarang ngomong, jangan bicara-bicara dengan media sebarang sebagai representasi menjadikan aspirasi bukan bikin persoalan,” tutupnya. (John)
