TIMIKA, TelukPapua.Com – Perwakilan Kementerian Sekretariat Negara (KEMENSETNEG) RI, Sandra Erawanto, S.STP., M.Pub.Pol menjadi nara sumber dalam Pelatihan Public Speaking bertema “Etika Komunikasi Pejabat Publik” yang digelar Pemerintah Kabupaten Mimika.
Dalam pemaparannya, Sandra Erwanto menegaskan bahwa pejabat Mimika harus memiliki standar perilaku dan komunikasi yang baik serta menghindari bergaya hidup hedon dan flexing karena Mimika merupakan kawasan dengan interaksi internasional.
Menurut Sandra, Kabupaten Mimika menjadi salah satu “konten internasional” karena keberadaan Freeport serta banyaknya entitas dan tamu asing yang datang dari berbagai negara ke Timika.
Kondisi ini menuntut pejabat publik memiliki kemampuan berperilaku, berbahasa tubuh, berpakaian, serta berkomunikasi secara santun dan profesional.
“Maka tentu sebagai pejabat publik di lingkungan Mimika itu harus memiliki standarisasi. Harus tahu bagaimana berperilaku, bagaimana bahasa tubuh yang tepat, berpakaian santun, sopan, dan berbicara yang baik,” ujarnya saat ditemui awak media Senin 8 Desember 2025.
Sandra juga menyampaikan pesan Presiden RI agar pejabat publik menjaga etika dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Ia menekankan agar pejabat tidak memamerkan gaya hidup mewah (flexing) dan hedon (kesenangan) mengingat banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan.
“Banyak masyarakat susah, jangan sampai pejabat itu hedon, flexing hal-hal yang tidak penting. Banyak orang tidak seberuntung kita,” tegasnya.
Ia bahkan mengingatkan agar pejabat tidak sampai membuat masyarakat terpaksa mengadu hingga ke Jakarta karena pelayanan publik yang tidak maksimal. Pemerintah daerah, kata Sandra, harus mampu menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing.
Dalam sesi lainnya, Sandra menekankan pentingnya pejabat memahami batas kewenangan dalam memberikan pernyataan publik. Ia menilai sering terjadi perbedaan informasi antarpejabat karena kurangnya disiplin berbicara sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Kalau seseorang tidak berwenang berbicara, lebih baik diam. Jangan sampai staf berbicara sesuatu di luar kewenangannya, lalu berbeda dengan kepala dinas, berbeda lagi dengan bupati,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini dapat menciptakan kebingungan publik sehingga perlu dibenahi melalui pelatihan komunikasi dan etika seperti yang dilakukan Pemkab Mimika.
Sandra menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan membentuk perubahan sikap, adab, serta kemampuan komunikasi pejabat Mimika agar sejalan dengan standar wilayah strategis yang memiliki objek vital Nasional seperti Freeport.
Ia menegaskan bahwa pejabat publik wajib menunjukkan keramahan, sopan santun, serta kemampuan berinteraksi yang baik kepada masyarakat, media, maupun tamu daerah.
“Ini adalah bagian dari representasi negara. Pejabat Mimika harus berstandar internasional perilakunya, etika komunikasinya, penampilannya, hingga public speaking-nya,” tuturnya.
Ia menutup pemaparannya dengan pesan agar pejabat tidak sombong dan tetap rendah hati dalam menjalankan tugas.
“Berkomunikasilah dengan santun kepada siapa pun. Jangan sampai jabatan membuat kita sombong, karena itu justru berbahaya,” tutupnya. (Brayen Warawarin)
