TIMIKA, TelukPapua.com – Tragedi berdarah yang terjadi di Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah pada tanggal 31 Maret hingga 2 April 2026, membuktikan bahwa Papua dalam keadaan tidak baik-baik saja. Melihat realita tersebut YLBH Papua Tengah mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera melakukan dialog Jakarta-Papua untuk menghentikan konflik di Tanah Papua.
“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan dialog Jakarta-Papua guna menghentikan kekerasan dan konflik bersenjata di tanah Papua,” tegas Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, S.H kepada TelukPapua.com pada Sabtu, 4 April 2026.
Menurut Yosep, kekarasan dan konflik bersenjata di tanah Papua terus terjadi karena diduga menjadi bisnis elit Jakarta.
“Elit Jakarta ini menjadikan Papua sebagai lahan bisnis, kita bisa lihat setiap tahun pergantian satgas baik TNI-Polri menunjukkan bahwa ada pembiayaan negara dalam penempatan pasukan di tanah Papua,” ujarnya.
Anehnya kata Yosep, Presiden Prabowo lebih mengutamakan perang di negara lain dengan menawarkan diri menjadi mediator, sedangkan konflik bersenjata di Papua malah dibiarkan tanpa ada kepastian penyelesaian.
“Slogan Papua Tanah Damai hanya sebuah slogan tanpa ada solusi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Kami minta Presiden segera lakukan dialog guna menghentikan konflik ini,” paparnya.
Lebih lanjut Yosep menegaskan, publik tidak menginginkan Papua dalam lembaran sejarah daerah yang dijadikan sebagai konfrontasi bersenjata TNI-Polri dan TPN/OPM, karena sudah tentu yang menjadi korban rakyat dan menghambat proses pembangunan di tanah Papua.
“Pertanyaan publik selama ini kenapa konflik yang terjadi di Aceh, Maluku, Poso dan Kalimantan, pemerintah Indonesia bisa segera menyelesaikan, kenapa di Tanah Papua tidak bisa diselesaikan, sudah tentu Papua dijadikan lahan bisnis elit berdasi Jakarta. Seharusnya segera lakukan dialog Jakarta-Papua, namun yang terjadi bahwa Istana secara sengaja membiarkan konflik berdarah di tanah Papua,” urainya.
Yosep menambahkan, Komisi Tinggi PBB dalam penilaianya bahwa Papua “Zona Merah” menjadi keprihatinan Komisi Tinggi PBB, seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintahan Prabowo Subianto dengan melakukan dialog Jakarta -Papua namun harapan tersebut menjadi sirna karena pola pendekatan yang digunakan bukan dialog tetapi dengan cara mobilisasi militer di tanah Papua dan berdampak terhadap stabilitas keamanan di Tanah Papua.
“Kami YLBH Papua Tengah minta harus ada political will Pemerintah pusat secara serius menyikapi kekerasan dan konflik bersenjata TNI-Polri dan TPN/OPM, karena semua stakeholder menginginkan Papua tanah damai, buat apa slogan Papua tanah damai tetapi realita di lapangan terjadi korban kekerasan dimana yang menjadi korban warga sipil, TNI-Polri dan TPN/OPM,” jelasnya.(red)
