TIMIKA, TelukPapua.com – Momentum HUT ke 80 TNI yang diperingati pada 5 Oktober 2025, seharusnya menjadi tonggak awal reformasi di institusi Tentara Nasional Indonesia.
Demikian dikatakan Direktur YLBH Papua Tengah Yosep Temorubun, S.H kepada jurnalis TelukPapua.com, Sabtu 4 Oktober 2025.
“HUT TNI 5 Oktober 2025 ini harus jadi tonggak awal TNI melakukan reformasi kelembagaan dalam semua sektor. Secara konstitusi maka TNI harus menjalankan tupoksi sesuai dengan amanat konstitusi, dengan kata lain menurut aktivis dan mahasiswa TNI kembali ke barak,” tegas Yosep.
Lanjut Yosep, jika tidak ada reformasi secara kelembagaan maka sulit untuk mengharapkan instistusi TNI berubah dalam menghadapi era demokrasi saat ini.
“Presiden harus mengambil langkah tegas atau political will. Ini agenda penting TNI kembali ke fungsi konstitusi, yakni reformasi kelembagaan karena hal tersebut yang diharapkan publik, kembali ke fungsi internal,” paparnya.
Yosep juga menyebut, seharusnya ada reformasi peradilan militer terkait kasus pidana umum yang melibatkan oknum TNI.
“Kita bisa melihat akhir-akhir ini banyak kasus kriminal yang dilakukan oknum TNI di berbagai pemberitaan media dan platfom media social. Banyak kasus yang disidangkan di Peradilan Militer tidak memberikan rasa keadilan bagi korban,” tegas Yosep.
Yosep menyebut, ranah demokrasi bukan wilayah medan perang yang harus pihak TNI turut mengamankan langsung, akan tetapi secara konstitusi wilayah sipil yakni ranahnya Polri.
“Berbagai pihak menyorotinya, salah satu contoh Kantor DPR RI dijaga TNI, padahal itu bukan medan perang, itu ranahnya Polri. Selain itu Kantor Kejaksaan walaupun Presiden telah mengeluarkan Kepres tetapi penilaian public, kantor kejaksaan wilayah sipil, bukan hutan rimba yang menjadi medan TNI untuk menjaganya,” paparnya.
Menurut Yosep, selama kepemimpinan Presiden Prabowo, TNI telah masuk ke wilayah sipil yang secara konstitusi melarang walaupun public tahu bahwa Undang-Undang TNI No. 3 Tahun 2025 telah mensahkan, namun penilaian publik bahwa Undang-Undang bagian dari kepentingan elit politik.(red)
