• Advertise
  • Redaksi
  • Contact Us
Teluk Papua
  • BERANDA
  • BERITA UTAMA
  • PAPUA
  • MIMIKA
  • NASIONAL
  • TELUK PAPUA FOTO
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA UTAMA
  • PAPUA
  • MIMIKA
  • NASIONAL
  • TELUK PAPUA FOTO
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
Teluk Papua
No Result
View All Result
Home BERITA UTAMA

Delapan Fraksi DPRK Mimika: APBD 2026 Harus Berpihak Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Berkeadilan

admin_telukpapua by admin_telukpapua
8 months ago
in BERITA UTAMA, MIMIKA
Delapan Fraksi DPRK Mimika: APBD 2026 Harus Berpihak Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Berkeadilan

Foto bersama Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPR Kabupaten Mimika bersama pimpinan fraksi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika. Foto; John/TelukPapua.com

0
SHARES
11
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

TIMIKA, TelukPapua.com – Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kompak menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.

Dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III yang digelar pada Rabu (26/11/2025), seluruh fraksi menekankan pentingnya APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat, menjamin pelayanan publik berkelanjutan, serta mendorong pembangunan merata dan berkeadilan di seluruh pelosok Mimika.

Mariaus Tandiseno dari Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah untuk serius menindaklanjuti berbagai peraturan daerah dan program yang telah disepakati sebelumnya.

“Kami berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius, baik dari sisi penganggaran maupun pelaksanaannya, terhadap program-program yang telah kita sepakati bersama,” ujarnya.

Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya peningkatan sumber daya manusia, dukungan bagi pengusaha OAP.

Sedangkan Benyamin Sarira dari Fraksi PKB menyoroti fluktuasi target pendapatan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kenaikan PAD harus disertai dasar perhitungan yang realistis dan berbasis data tren pendapatan beberapa tahun terakhir. Kami minta pemerintah daerah menjelaskan sektor-sektor penyumbang PAD serta strategi peningkatan pendapatan tanpa membebani masyarakat,” tegasnya.

PKB juga menyoroti tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi.

Sementara Simson Gujangge dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya realisasi APBD 2025 dan meminta seluruh OPD teknis untuk memaksimalkan realisasi program serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara matang.

“Kami menegaskan agar pembahasan dan penetapan APBD dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan Permendagri,” ujarnya.

PDI Perjuangan juga menekankan penyelesaian konflik tapal batas di Kapiraya, pemerataan pembangunan wilayah perbatasan, serta fokus pembangunan infrastruktur bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Seluruh fraksi berharap agar APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mimika. (John)

Tags: DPRK MimikaPemerintah Kabupaten Mimika
Previous Post

Freeport Perkuat SDM Papua Melalui Institut Pertambangan Nemangkawi

Next Post

Tanah di Mile 21– Mile 22 Milik Lima Kampung Suku Kamoro

admin_telukpapua

admin_telukpapua

Next Post
Tanah di Mile 21– Mile 22 Milik Lima Kampung Suku Kamoro

Tanah di Mile 21– Mile 22 Milik Lima Kampung Suku Kamoro

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Teluk Papua

© 2025 Teluk Papua

Redaksi

  • Advertise
  • Redaksi
  • Contact Us

Follow Us

No Result
View All Result
  • TelukPapua.com
  • BERITA UTAMA
  • PAPUA
  • MIMIKA
  • NASIONAL
  • TELUK PAPUA FOTO
  • ADVERTORIAL

© 2025 Teluk Papua