TIMIKA, TelukPapua.com – Situasi konflik bersenjata di Papua masih menunjukkan eskalasi, dengan catatan kekerasan yang terus berulang dan peningkatan jumlah korban. Hal ini memicu kritik keras berbagai pihak terhadap pemerintah pusat yang dinilai belum berhasil mewujudkan penyelesaian damai yang substantif.
Kasus terbaru yakni insiden berdarah yang terjadi di Distrik Kemburu (Kembru/Sinak), Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Senin-Selasa, 14-15 April 2026. Dalam tragedi penembakan terhadap warga sipil di Distrik Kemburu tersebut, mengakibatkan 8 warga sipil dilaporkan tewas. Insiden penembakan berdarah ini membuktikan bahwa Papua dalam keadaan zona merah dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat.
Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, S.H menegaskan, pihak Istana dinilai membiarkan konflik bersenjata di Papua, tanpa adanya resolusi penyelesaian non-kekerasan yang inklusif.
Menurut Yosep, kekerasan dan konflik bersenjata di tanah Papua bisa saja tak pernah berakhir, hal ini karena sejumlah elit Jakarta yang menjadikan Papua sebagai lahan bisnis. Ladang bisnis ini bisa lihat dari setiap tahun terus dilakukan pergantian Satgas TNI-Polri yang menunjukkan bahwa ada biaya besar yang dikeluarkan negara dalam penempatan pasukan tersebut di tanah Papua.
“Kami YLBH Papua Tengah menyayangkan insiden berdarah yang diduga dilakukan alat negara, untuk menimbulkan rasa trauma berat terhadap warga sipil di Tanah Papua,” tegas Yosep.
Lebih lanjut Yosep menjelaskan, pihak Istana seringkali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan Papua melalui pendekatan kesejahteraan, namun berbagai pihak terus mendorong agar resolusi konflik juga merancang penyelesaian non-kekerasan yang inklusif.
Resolusi penyelesaian non-kekerasan yang inklusif adalah metode penyelesaian konflik yang mengutamakan dialog, negosiasi, dan aksi tanpa kekerasan fisik, dengan memastikan seluruh pihak yang terlibat—termasuk kelompok rentan atau terpinggirkan—memiliki suara, hak, dan peran yang setara dalam mencapai kesepakatan damai
“Pengamat dan aktivis menilai pemerintah Indonesia kurang serius dalam penyelesaian damai dan cenderung mengabaikan dorongan dialog, lebih memilih pendekatan keamanan yang dianggap kontraproduktif. Pendekatan militer dinilai gagal menyelesaikan akar masalah dan justru memicu trauma serta korban sipil,” paparnya.
Kata Yosep, berbagai elemen masyarakat Papua dan Jaringan Damai Papua (JDP) mendesak dibukanya ruang dialog damai yang difasilitasi pihak ketiga, bukan hanya pendekatan pembangunan yang diukur dari perspektif Jakarta.
Bahkan, kata Yosep, pemerintahan Presiden Prabowo dinilai masih melanjutkan pendekatan yang sama dengan menempatkan penyelesaian konflik di Papua jalan di tempat, meskipun komite khusus pembangunan Papua telah dibentuk.
“Anehnya Presiden Prabowo lebih mengutamakan perang di negara lain dengan menawarkan diri menjadi mediator sedangkan konflik bersenjata di Papua malah membiarkan tanpa ada kepastian penyelesaian damai,” jelasnya.
Lanjut dia, berbagai Slogan Papua yang disampaikan elit Jakarta menjadikan Papua Tanah Damai hanya sebuah slogan murahan tanpa ada solusi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Tanah Papua.
Yosep menegaskan, YLBH Papua Tengah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan dialog Jakarta-Papua untuk mengakhiri konflik bersenjata di Tanah Papua.
Ia menambahkan, Komisi Tinggi PBB dalam penilaiannya pelanggaran HAM di Tanah Papua menjadikan Papua “Zona Merah”. Ini adalah keprihatinan Komisi Tinggi PBB yang seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintahan Prabowo Subianto dengan segera mengakhiri konflik bersenjata di Tanah Papua.
“Harus ada political will yang nyata dan komitmen dari pemerintah pusat secara serius menyikapi kekerasan dan konflik bersenjata TNI-Polri dan TPN/OPM, karena semua stakeholder menginginkan Papua tanah damai. Buat apa slogan Papua tanah damai tetapi realita dilapangan terjadi korban kekerasan dimana yang menjadi korban warga sipil, TNI-Polri dan TPN/OPM,” tandasnya.(red)
