TIMIKA, TelukPapua.com – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah mengadakan kegiatan Focus Group Discusion (FGD)-Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Bappeda Mimika, Kamis (23/10).
Kegiatan yang diikuti 26 Organisasi Perangkat Daerah dan 18 distrik se – Kabupaten Mimika, membahas arah kebijakan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2025-2029, dan penyusunan RAT Tahun 2026 serta penyelarasan program antar OPD.
Sambutan Bupati Mimika yang disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Ir. Yohana Paliling, M.Si., menjelaskan, ada 4 langkah strategis Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan diantaranya:
1. Menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas lintas seKtor, bukan urusan satu dinas, tetapi tanggungjawab semua perangkat daerah.
- Mendorong kebijakan pembangunan yang inklusif dan memastikan setiap warga Mimika, dari pesisir hingga pegunungan mendapat manfaat dari pembangunan.
- Memperkuat tata kelola dan kolaborasi antar pemerintah daerah, lembaga vertikal, dunia usaha, gereja dan masyarakat sipil, agar setiap program benar-benar memberikan dampak nyata.
- Mengoptimalkan pemanfaatan data dan inovasi digital dan pere, agar kegiatan kita berbasis bukti bukan asumsi.
Lebih lanjut kata Yohana, sebagai landasan aksi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya kerja keras dan kolaborasi yang baik dari setiap OPD dan distrik.
“Mari kita jadikan laporan ini bukan sekedar dokumen administrasi tetapi sebagai landasan aksi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika. Saya yakin dengan kerja keras dan kolaborasi yang baik, kita dapat menghasilkan laporan yang berkualitas, bermanfaat bagi pembangunan daerah kita,” tutupnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discusion (FGD) yang dibawakan oleh narasumber Edi Safrizal S.Sos. Mi.Kom, dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Banda) Kemendagri Republik Indonesia.
Untuk diketahui istilah ‘data dan inovasi digital dan pere,’ merujuk pada konsep yang menggabungkan beberapa elemen utama yang saling terkait yakni kumpulan informasi terstruktur yang digunakan untuk membuat keputusan, dan menggerakkan inovasi, serta pemanfaatan teknologi digital modern guna menciptakan layanan, atau proses baru yang memberikan nilai tambah maupun pere atau proptech alias property technology.(John)
