TIMIKA, TelukPapua.com – Panitia Khusus (Pansus) I Penanganan Tapal Batas Kapiraya, didampingi Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau pada Jumat 8 Mei 2026 turun langsung ke Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah. Dalam kunjungan kerja Pansus I DPRK Mimika tersebut diikuti Ketua Pansus Dominggus Kapiyau, Wakil Ketua Frederikus Kemaku, Sekretaris Hj.Rampeani Rachman, beserta anggota Marianus Tandiseno, Yuliana Amisim dan Dolfin Beanal. Mereka ke Kapiraya untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terkait kepastian hukum dan jaminan keamanan dari pemerintah di wilayah tersebut.
Dalam dialog Pansus bersama warga di Kapiraya, dihadiri tokoh masyarakat, kepala kampung, aparat distrik, dan aparat keamanan. Pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk menyerap langsung aspirasi warga terkait persoalan tapal batas di Kapiraya yang dinilai belum terselesaikan secara tuntas.
Sekretaris Pansus I DPRK Mimika, Hj. Rampeani Rachman, S.Pd menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan guna memastikan kondisi riil di lapangan sekaligus mengumpulkan data dan informasi secara langsung terkait persoalan tapal batas pemerintahan.
Lanjut Rampeani, Pansus juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah kampung, aparat keamanan, hingga masyarakat, agar proses penyelesaian tapal batas dapat berjalan dengan baik serta situasi tetap aman dan kondusif.
“ Kami Pansus juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut bahwa Kabupaten Mimika dibentuk berdasarkan batas administrasi pemerintahan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan sejarah pemekaran daerah. Karena itu, batas administrasi tersebut tidak dapat diubah atau digeser secara sepihak karena memiliki dasar hukum yang jelas,” jelas Rampeani.
Menurut Rampeani, hasil kunjungan dan dialog tersebut, Pansus menyimpulkan bahwa masyarakat menginginkan penyelesaian tapal batas dilakukan secara cepat, jelas, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Selain itu, persoalan keamanan masih menjadi perhatian utama masyarakat di Kapiraya dan wilayah sekitarnya,” ujarnya.
Karena itu, kata dia, pemerintah daerah bersama aparat keamanan diharapkan terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas dan memberikan rasa aman dan nayaman kepada masyarakat.
“Hasil kunjungan kerja ini nantinya akan menjadi bahan bagi Pansus dalam menyusun rekomendasi resmi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah terkait penyelesaian tapal batas dan penanganan kondisi masyarakat di wilayah terdampak,” ujarnya.
Sementara itu dalam dialog bersama Pansus, para tokoh masyarakat mendesak pemerintah agar tidak membiarkan persoalan tapal batas di wilayah tersebut berlarut-larut. Warga juga mendesak adanya informasi yang jelas, terbuka, dan transparan terkait perkembangan penyelesaian tapal batas wilayah agar tidak terus memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan administrasi wilayah supaya kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi bisa berjalan normal tanpa rasa khawatir,” ungkap salah satu tokoh masyarakat dalam pertemuan tersebut.
Selain meminta percepatan penyelesaian tapal batas di Kapiraya, masyarakat juga berharap hasil kerja Pansus tidak berhenti pada sebatas kunjungan lapangan, tetapi segera melahirkan rekomendasi resmi yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Sedangkan, perwakilan aparat keamanan menyampaikan jika pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di sejumlah wilayah seperti Logpond, KM 2, KM 4, dan Wakia. Di beberapa titik, dilaporkan masyarakat masih tinggal dan melakukan aktivitas untuk mencari nafkah sehari-hari.
Meski di beberapa lokasi dinilai relatif aman, aparat keamanan bersama pemerintah distrik tetap melakukan pengawasan intensif guna menjaga stabilitas wilayah tersebut.
Kepala Kampung Mupuruka, Distrik Mimika Barat Tengah, Philipus Kamoroko mengungkapkan bahwa kondisi keamanan masyarakat di wilayah Kapiraya belum sepenuhnya terjamin 100 persen. Menurutnya, walaupun aparat keamanan telah ditempatkan di sejumlah titik di wilayah itu, namun aktivitas masyarakat juga belum berjalan normal.
“Masyarakat berharap ada kepastian keamanan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan tenang dan nyaman,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Kampung Kapiraya yang menyebut sebagian masyarakat masih bertahan di wilayah sekitar demi mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih, terutama terkait penambahan dukungan keamanan untuk menjamin keselamatan warga.(G.Fakaubun)
