TIMIKA, TelukPapua.com – Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di Kantor Kelurahan Koperapoka, Selasa 3 Maret 2026.
Musrenbang tersebut dihadiri Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Daniel Luhukay, S.E,.M.Si, Kepala Kelurahan Kebun Sirih, Faustina Endang Suryanti, S.IP., M.Si, Babinsa Kelurahan Kebun Sirih, para Ketua RT, perwakilan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat serta Kader Posyandu.
Kepala Kelurahan Kebun Sirih, Faustina Endang Suryanti, S.IP.,M.Si kepada wartawan TelukPapua.com mengatakan, sejumlah program prioritas diusulkan dalam Musrenbang tersebut, salah satunya adalah pembangunan Kantor Baru Kelurahan Kebun Sirih.
“Ada sejumlah program prioritas yang diusulkan dalam Musrenbang Kelurahan Kebun Sirih Tahun 2026. Semua program yang diusulkan ini akan dibawa ke Musrenbang Distrik Mimika Baru,” jelas Endang.
Menurut Endang, Pembangunan Kantor Baru Kelurahan Kebun Sirih merupakan salah satu program skala prioritas. Sebab, sejak dua pekan terakhir aktivitas para pegawai Kelurahan Kebun Sirih dilakukan di Kantor Kelurahan Koperapoka.
“Jadi sudah dua minggu ini, kita berkantor di Kantor Kelurahan Koperapoka karena kantor Kelurahan Kebun Sirih sudah tidak layak untuk digunakan,” jelas Endang.
Lebih lanjut Endang menjelaskan, pembebasan lahan merupakan faktor utama terkait pembangunan kantor baru, sehingga proses pembangunan ke depan dapat berjalan dengan lancar.
“Karena gedung yang lama ini bisa bertambah rusak, jadi sebaiknya segera direnovasi agar dijadikan tempat pelayanan kesehatan terpadu oleh pihak Puskesmas Timika,” ungkapnya.
Endang menambahkan, program utama lainnya yang diusulkan diantaranya perbaikan saluran drainase, pembuatan talud sungai perbaikan jalan, pembangunan rumah layak huni, pelayanan air bersih, dan program untuk anak-anak muda di wilayah Kelurahan Kebun Sirih.
“Saya berharap melalui Musrenbang tahun 2026 ini, seluruh usulan masyarakat dapat diperjuangkan ke Musrenbang distrik dan kabupaten agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas pembangunan daerah,” kata Endang.
Sedangkan Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Daniel Luhukay mengatakan, program yang diusulkan masyarakat, terkait perumahan rakyat, harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat.
“Untuk pembangunan rumah, salah satu syarat utama adalah kepemilikan lahan yang jelas dan sah. Kita mendukung itu, dengan menyiapkan surat pengantar dan surat permohonan untuk dibawa ke Dinas Perumahan Rakyat,”ujarnya.
Luhukay menegaskan, terkait permohonan bantuan perumahan biasanya diproses secara bertahap, mulai dari pengajuan permintaan.
“Pemerintah Distrik hanya memfasilitasi permintaan warga sesuai ketentuan dan arahan dari dinas teknis,” ujarnya. (Guntur F)
