TIMIKA, TelukPapua.Com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mimika menggelar rapat pengurus krusial guna membahas sejumlah agenda strategis bagi umat Islam di wilayah Mimika. Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Al Ittihad, Lantai II Gedung Serbaguna Babussalam Timika, pada Kamis 5 Februari 2026, MUI Mimika resmi menyalurkan dana operasional untuk pengurus tingkat distrik serta mematangkan persiapan menyambut Ramadan 1447 Hijriah.
Ketua Umum MUI Kabupaten Mimika, KH. Muh. Amin AR, S.Ag., S.Pd., M.M., M.Pd., menyerahkan bantuan dana operasional sebesar Rp5 juta secara simbolis kepada perwakilan MUI dari lima distrik, yakni Distrik Wania, Mimika Timur, Mimika Baru, Kuala Kencana, dan Iwaka.
Garda Terdepan Penjaga Harmoni
Dalam sambutannya, KH. Muh. Amin menjelaskan bahwa penguatan MUI tingkat distrik merupakan langkah pionir di Tanah Papua. Hal ini dilakukan mengingat posisi strategis Mimika sebagai daerah terbuka dengan mobilitas penduduk yang tinggi.
“Tujuannya agar persoalan-persoalan umat di tingkat distrik bisa diselesaikan lebih cepat dan efektif tanpa harus selalu dibawa ke kabupaten,” ujar Amin.
Amin lebih lanjut, menekankan bahwa MUI distrik harus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan dan label Mimika sebagai “Kota Harmoni” dari ancaman paham-paham yang menyimpang.
Imsakiyah Ramadan 1447 H: Ikuti Jadwal Lokal
Menjelang bulan suci Ramadan 1447 H, MUI Mimika memberikan penegasan terkait jadwal salat dan imsakiyah. KH. Muh. Amin meminta seluruh umat Islam di Mimika untuk patuh pada jadwal yang dikeluarkan oleh Badan Imsakiyah Daerah Kabupaten Mimika.
“Umat Islam di Mimika tidak boleh mengikuti jadwal Jayapura yang sering beredar di media sosial. Secara geografis berbeda, waktu berbuka di Jayapura lebih cepat sekitar 10 menit dibandingkan kita di Timika,” tegasnya.
Pembentukan KDK atau Muallaf Center
Satu lagi agenda besar yang dibahas adalah pembentukan Komite Dakwah Khusus (KDK) atau Muallaf Center. Berdasarkan data Masjid Agung Babussalam, terdapat 714 warga muallaf di Mimika yang memerlukan pendampingan.
Amin menegaskan bahwa pembentukan pusat ini bertujuan untuk memberikan bimbingan ibadah, bukan untuk melakukan kristenisasi maupun pemaksaan agama kepada yang sudah beragama.
“Memaksa orang yang sudah beragama untuk masuk Islam adalah pelanggaran UUD 1945 Pasal 29. Muallaf Center hadir untuk membina mereka yang sudah memilih Islam agar tidak bingung dalam menjalankan ibadahnya,” tambah Amin.
Untuk menindaklanjuti program ini, MUI Mimika mengamanahkan tanggung jawab pembinaan muallaf kepada Ketua IKADI Kabupaten Mimika, KH. Abdul Karim Lukman, S.Ag.
Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua I, II, dan III, Sekretaris, Bendahara Umum, serta seluruh ketua komisi di lingkungan MUI Kabupaten Mimika.(Abdy)
