TIMIKA, TelukPapua.com– Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto kini tengah berjalan serentak di seluruh pelosok Indonesia. Program prioritas nasional yang menargetkan pendirian koperasi di setiap desa dan kelurahan ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dari tingkat paling bawah.
Di tingkat tapak, jalannya program raksasa ini dikawal langsung oleh para tenaga pendamping profesional. Salah satunya adalah Elisabeth Rahawarin, S.Si., yang diamanahkan sebagai Business Assistant (BA) Kementerian Koperasi Republik Indonesia untuk periode penugasan 1 Oktober 2025 s.d 31 Mei 2026.
Meski program ini membawa angin segar bagi perekonomian warga, Elisabeth mengungkapkan adanya sejumlah tantangan mendasar di lapangan yang berpotensi menghambat maksimalnya pendampingan. Menurutnya, keberhasilan KDKMP sangat bergantung pada fleksibilitas aturan yang harus mampu menyesuaikan dengan kondisi riil di setiap wilayah.
“Pendampingan di lapangan baru bisa berjalan maksimal jika kebijakan dan peraturan mengenai fasilitas serta sarana pendampingan dibuat fleksibel, mengikuti karakteristik unik di masing-masing desa atau kelurahan. Nyatanya, ketentuan yang ada saat ini dirasa masih terlalu kaku,” ujar Elisabeth kepada TelukPapua.com, Kamis 20 Agustus 2026.
Benturan Kewenangan Anggaran
Lebih lanjut, Elisabeth membeberkan titik kritis lain yang terletak pada mandeknya kebijakan anggaran di tingkat daerah. Faktanya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan program prioritas Presiden Prabowo ini. Namun, baik Pemprov maupun Pemkab terbentur oleh batasan kewenangan.
Karena KDKMP merupakan ranah anggaran pusat, pemerintah daerah tidak memiliki kuasa hukum untuk mengalokasikan anggaran daerah (APBD) demi membijaki kebutuhan-kebutuhan taktis rekrutmen atau fasilitas sarana di daerah.
“Pemerintah daerah di Papua Tengah dan Mimika sangat mendukung. Namun, mereka tidak punya kewenangan untuk mengintervensi peraturan dan anggaran karena semuanya dikunci oleh pusat. Di sinilah letak titik kritis pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi ini,” jelasnya.
Tumpang Tindih Aturan dan Perlunya Evaluasi Presiden
Selain urusan anggaran, potret pendampingan di lapangan juga masih diwarnai oleh tumpang tindih kebijakan lintas kementerian yang berupaya menerjemahkan instruksi presiden. Kondisi ini dinilai kerap membingungkan pelaksanaan teknis di tingkat desa.
Melihat kondisi objektif tersebut, Elisabeth berharap adanya langkah evaluasi menyeluruh yang dipimpin langsung oleh Presiden melalui kementerian terkait.
“Evaluasi ke depan mestinya mengedepankan kebutuhan riil yang ditemukan di lapangan, bukan sekadar hitung-hitungan di atas kertas. Aturan pusat harus melonggar agar dinamika di daerah seperti Papua Tengah bisa diakomodir dengan baik,” pungkasnya.(red)
