TIMIKA, TelukPapua.Com – Aksi pemalangan jalan di Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, pada Selasa (2/9/2025) dipicu polemik gegara penggunaan dana kampung tahap I senilai Rp400 juta yang dinilai warga tidak transparan.
Salah seorang tokoh masyarakat Hiripau yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, warga Kampung Hiripau merasa kecewa lantaran dana ratusan juta tersebut seharusnya digunakan untuk kerja bakti dan mendanai program kampung. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh kepala kampung, sebaliknya dana tersebut hanya dibagi ke setiap RT sebesar Rp4 juta.
“Jumlah RT di Kampung Hiripau ada lima. Jadi kalau dibagi ke lima RT berarti hanya Rp 20 juta. Jadi warga marah karena warga merasa pembagian dana itu tidak masuk akal karena total dana Rp400 juta. Dari situlah terjadi kericuhan, dan akhirnya warga palang jalan,” ujarnya kepada TelukPapua.Com, Selasa siang.
Lanjut dia, aksi pemalangan jalan tersebut sempat menimbulkan keributan antara warga yang pro dan kontra terhadap kepala kampung. Meski pemalangan jalan sudah dibuka, masyarakat tetap menuntut kejelasan penggunaan anggaran Rp400 juta tersebut.
Buntut aksi pemasangan jalan tersebut telah dilakukan mediasi di Polsek Mimika Timur. Namun, pertemuan mediasi ini gagal karena operator kampung Hiripau tidak hadir. Bahkan, saat dihubungi oleh pendamping Kampung Hiripau, bernama Teo, sang operator dikabarkan sedang dalam keadaan mabuk.
“Kemarin palang sudah dibuka karena telah disepakati pada hari Rabu jam 9 pagi, namun sampai jam 11 siang, operator tidak, akhirnya pertemuan tidak dilaksanakan,” jelasnya.

Menurut warga Hiripau, hingga kini warga Hiripau masih menunggu tindak lanjut dari kepala kampung, kepala distrik dan aparat kepolisian. Bila operator kampung tetap mangkir dari undangan mediasi, warga berencana meminta aparat mengeluarkan surat panggilan resmi bahkan mendorong dilakukan penangkapan terhadap operator.

Menanggapi kondisi ini, Ketua Aliansi Pemuda Kei Mimika (APKM) Cabang Mimika Timur, Mahmud Tamher, mendesak aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan dana kampung Hiripau di Distrik Mimika Timur.
“Terkait kejadian pemalangan di Kampung Hiripau, saya selaku Ketua APKM Cabang Mimika Timur dengan tegas meminta agar semua kampung di Distrik Mimika Timur diperiksa terkait penggunaan anggaran dana kampung. Pemeriksaan sebaiknya diaudit langsung oleh pihak kejaksaan,” tegas Mahmud. (Brayen W)

