TIMIKA, TelukPapua.com — Anggota Komisi III DPRK Mimika, Hj. Rampeani Rachman, S.Pd meminta kegiatan yang dilaksanakan OPD di daerah pesisir agar tidak mengutamakan umbul-umbul atau hiasan, akan tetapi lebih memprioritaskan pelayanan kebutuhan masyarakat yakni makanan dan minuman.
Demikian dikatakan Rampeani Rachman, usai melakukan kunjungan kerja bersama Ketua dan seluruh Anggota Komisi III DPRK Mimika di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Kamis 10 April 2026.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, SE, didampingi Wakil Ketua Adolf Omaleng, Sekretaris Herman Tangke Pare, ST, serta Anggota Benyamin Sarira, SP, Yan Pieterson Laly, ST, Rampeani Rachman, S.Pd, Elias Mirip, SE, Dominggus Kapiyau, Fredewina Matirani dan Sasiel Abugau.
Lebih lanjut Rampeani menegaskan, dalam kunjungan tersebut, pihaknya menerima sejumlah persoalan krusial yang disampaikan warga kepada mereka.
“Pelaksanaan program makanan tambahan bagi siswa di wilayah pesisir, pegunungan dan daerah pinggiran hingga kini belum terealisasi,” ujarnya.
Rampeani menyoroti hal tersebut karena berdampak serius terhadap tingkat kehadiran dan kesiapan belajar para siswa, apalagi menjelang ujian.
Karena Rampeani mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan untuk segera menjalankan kembali program yang selama ini terbukti efektif meningkatkan kehadiran siswa di sekolah.
“Persoalan keterbatasan makanan masih menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak anak tidak mengikuti kegiatan belajar di sekolah,” katanya.
Lanjut dia, kehadiran siswa di pesisir maupun di daerah pegunungan terancam menurun, jika program ini tidak segera di laksanakan. Karena itu dinas pendidikan diminta segera jalankan program makan siang tambahan di pesisir, pinggiran dan pegunungan.
“Kita tidak bisa menutup mata. Banyak anak terpaksa tidak masuk sekolah karena tidak ada makanan, bahkan harus ikut orang tua mencari nafkah. Program makan siang tambahan ini sangat membantu mereka,” tegasnya.
Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan program di wilayah pesisir, pegunungan, dan pinggiran sangat memprihatinkan, mengingat daerah-daerah tersebut justru paling membutuhkan perhatian. Di sisi lain, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini mulai berjalan di wilayah perkotaan.
“Jangan sampai program di kota sudah berjalan, sementara wilayah pesisir dan pegunungan tertinggal. Ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.
Sorotan terhadap ketimpangan ini mengemuka dalam kunjungan Komisi III DPRK Mimika ke Kampung Atuka. Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan keluhan bahwa hingga saat ini siswa di wilayah pesisir dan pegunungan belum menerima manfaat program MBG.
“Guru-guru mengeluhkan belum adanya program MBG di daerah mereka. Padahal harapan siswa dan tenaga pendidik sangat besar agar program ini segera hadir,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk memastikan program makan siang tambahan maupun MBG agar dapat berjalan merata hingga ke wilayah pesisir dan pegunungan.
“Ini bukan sekadar program bantuan, tetapi menyangkut keberlangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak kita. Apalagi mereka akan segera menghadapi ujian,” pungkasnya.(G.Fakaubun)
